Skip to content

Judical Review Ditolak, Blogger Harus Miliki LBH

6 Desember 2009

Judical review Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat 3 telah ditolak oleh Makamah Konstitusi (MK), maka mau tidak mau harus dipatuhi para blogger.

Menurut Enda, Blogger harus memiliki Lembaga Bantuan Hukum Sendiri, lembaga bantuan hukum ini harus segera direalisasikan. “Paling tidak, saat pesta blogger 2009, kita sudah punya tim lembaga bantuan hukum untuk blogger,” kata enda, usai acara diskusi blogger menyikapi UU ITE, di Jakarta, Senin (25/5/2009) malam.

Nantinya lembaga bantuan ini akan digunakan untuk memberikan bantuan keuangan, pendamping pengacara, dan bantuan moril, saat blogger tersandung pasal dalam undang undang tersebut.

“Kita sudah mengadakan pembicaraan dengan YLBHI, untuk merealisasikan masalah ini. Semoga lekas terwujud,” tandas pria yang dinobatkan sebagai Bapak Blogger Indonesia itu.

Berikut Ada beberapa saran dari tim advokasi blogger, yang mungkin bisa diikuti, agar tidak tersandung masalah tersebut. Hal pertama adalah, menulis dengan tidak sekadar mencari perhatian.

“Terkadang para blogger sengaja menulis sesuatu secara berlebihan agar pembacanya naik, tanpa memikirkan efek yang dihasilkannya nanti,” ungkap Ari Juliana Gema, salah satu tim advokasi blogger, saat acara diskusi blogger menyikapi UU ITE, di Jakarta, Senin (25/5/2009) malam.

Hal ini sangat tidak disarankan oleh tim advokasi agar para blogger dapat terhindar dari pasal karet yang sekarang diperdebatkan.

“Kedua, fokus pada masalah. Artinya, tulisan yang ingin mengkritisi sesuatu sebaiknya tepat pada satu masalah, tidak menyebar atau melenceng dengan embel-embel tertentu,” ujar Ari.

Sedangkan saran berikutnya, lanjut Ari, semua tulisan harus didukung dengan data dan fakta. Meski blog merupakan tulisan pribadi, alangkah baiknya jika disertai dengan data dan fakta, sehingga jika sewaktu-waktu tersandung masalah, maka ada bukti-bukti yang bisa menunjang pembelaan.

Jangan sungkan-sungkan meminta maaf, menjadi saran keempat yang diberikan oleh tim advokasi blogger. Pasalnya, setiap ada Freedom Speech maka akan ada Fredom Respond juga.

Yang terakhir adalah memberikan solusi. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena blogger harus bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dikritisinya.

“Semua itu menjadi saran agar blogger bisa aman dari jeratan pasal ini. Kita harus mengantisipasi karena langkah pidana untuk internet baru terjadi di Indonesia. Bahkan di Belanda atau Singapura pun tidak ada,” tandas Ari.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: